mantan panglima tni jenderal tni (purn) endriartono sutarto mengusulkan peradilan militer dan transparan kepada oknum anggota koppasus dan menyerang lembaga pemasyarakat cebongan, daerah istimewa yogyakarta.
karena undang-undang kita belum memungkinkan pas kebutuhan penduduk untuk persentasi ini diadili di pengadilan umum, dengan begini tetap dilakukan pada pengadilan militer namun hendaknya dilaksanakan dengan transparan, papar endriartono sutarto pada bandung, sabtu.
usai adalah pembicara pada Salah satu dialog di gedung indonesia menggugat, dia mengajarkan masyarakat serta media massa dapat mengakses segera proses peradilan itu.
agar penduduk mampu mengikuti kiranya pengadilan militer ini benar-benar transparan, lalu dilaksanakan melalui sebaik-baiknya serta memang adil, katanya.
Informasi Lainnya:
ia mengutarakan dua pandangan umum atas peristiwa selama lapas cebongan itu. ada yang bilang itu seorang karena itu untuk membasmi atau menghabisi premanisme. manakala itu diselenggarakan semua pihak punya hak sama supaya menghabisi preman, ujarnya.
namun, jiki aksi ini dianggap seorang hanya sebab kejahatan dan dilaksanakan preman, penduduk negara tetap tak berhak menghabisi preman.
ia sendiri tak setuju premanisme dihabisi melalui cara main hakim sendiri sebab bertentangan dengan negara hukum.
jadi pada di memperjuangan hak tak harus melalui pelanggaran hukum. sebab hukum harus ditegakkan, kata endriarono.